Pemisahan Pemilu Dibahas, Wiwik Dorong Perempuan Berani Terjun ke Politik
Madika, Palu – Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, menjadi narasumber dalam kegiatan talk show yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (16/4/2026).
Dalam kegiatan itu, Badan Kesbangpol mengangkat tema terkait pemisahan pemilu sebagaimana hasil keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi dan dampaknya terhadap peluang kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik praktis.
“Peran pendidikan politik bukan sekadar memberi tahu tentang pemilu, tetapi membentuk cara berpikir, sikap, dan karakter dalam bernegara. Ia adalah jantung dari demokrasi yang sehat,” kata Wiwik yang akrab disapa Bunda Wiwik.
Dalam paparannya, Wiwik yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Sulteng menjelaskan bahwa pendidikan politik bertujuan membangun kesadaran sebagai warga negara.
Menurutnya, masih banyak masyarakat mengikuti pemilu tanpa memahami maknanya secara utuh. Pendidikan politik, kata dia, menanamkan bahwa memilih bukan sekadar rutinitas lima tahunan, melainkan keputusan penting yang menentukan arah pembangunan, kesejahteraan, dan keadilan.
Ia juga menilai pendidikan politik mampu melahirkan pemilih yang cerdas dan kritis sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh janji kosong, pencitraan berlebihan, maupun politik uang.
Selain itu, pendidikan politik dinilai menjadi benteng melawan pragmatisme serta mendorong partisipasi sehat, mulai dari keikutsertaan di tempat pemungutan suara hingga pengawasan dan penyampaian aspirasi.
“Yang kelima, pendidikan politik membuka ruang bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan, termasuk perempuan. Dengan pendidikan politik, perempuan memiliki keberanian, pengetahuan, dan kapasitas untuk terlibat—baik sebagai pemilih yang kritis maupun sebagai pemimpin. Ini penting agar kebijakan yang lahir benar-benar mewakili seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan politik juga harus menanamkan etika dan nilai, sebab politik tanpa nilai akan melahirkan kekuasaan tanpa arah.
Namun demikian, ia mengakui tantangan terbesar saat ini adalah pendidikan politik yang belum merata dan belum berkelanjutan. Ia menilai pendidikan politik masih sering muncul hanya saat momentum pemilu.
Karena itu, ia mendorong agar pendidikan politik hadir di banyak ruang, mulai dari sekolah, keluarga, organisasi, majelis, hingga media sosial.
“Pada akhirnya, jika kita ingin politik yang bersih, adil, dan bermartabat, maka investasi terbesarnya adalah pendidikan politik. Karena pemilu yang baik, lahir dari rakyat yang paham,” tandasnya.
