Madika, Mamuju – Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bersama Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan koordinasi dan komunikasi (korkom) antar daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung Gubernur Sulawesi Barat, Dr Suhardi Duka MM, serta dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Turut hadir dalam rombongan DPRD Sulawesi Tengah, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah SAg MH, Maryam Tamoreka SKom, Dr I Nyoman Slamet, Sri Atun, Rahmawati M Nur SAg, Awaluddin SSos MPA, Baharuddin Sapi’i SP, Aristan ST, serta Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah M Sadly Lesnusa SSos MSi.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Barat menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan DPRD Sulawesi Tengah sekaligus menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dan kolaborasi antar daerah.

Menurutnya, sinergi lintas sektor dan lintas wilayah menjadi kunci percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BACA JUGA  Elisa Bunga Allo Hadiri Rapat Pimpinan Polda Sulteng, Perkuat Sinergi Forkopimda

Ia juga menekankan pentingnya validasi dan sinkronisasi data secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan ketepatan sasaran program.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, lanjutnya, mengedepankan pendekatan kolaboratif melalui Program PASTI PADU yang mengintegrasikan penanganan kemiskinan dan stunting berbasis data dengan dukungan dunia usaha melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Selain itu, Gubernur memaparkan program quick wins Sulawesi Barat yang meliputi Sulbar Sehat, Sulbar Cerdas, Sulbar Responsif, dan Sulbar Berdaya.

Program tersebut dirancang untuk mempercepat peningkatan layanan dasar, memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

BACA JUGA  Henri Kusuma Muhidin Apresiasi Program Berani Mudik Gratis Pemprov Sulteng

Dalam sesi diskusi, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah menegaskan keberhasilan program tidak hanya ditentukan perencanaan yang matang, tetapi juga ketepatan sasaran dan kualitas pengawasan di lapangan.

Ia menyoroti pentingnya penguatan mekanisme pengawasan terhadap penyaluran bantuan berbasis CSR agar tepat sasaran dan meminimalisir potensi penyimpangan.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan BPS sebagai fondasi utama dalam memastikan akurasi data kemiskinan dan efektivitas kebijakan.

Sementara itu, Dr I Nyoman Slamet menyoroti sektor pendidikan, khususnya sarana dan prasarana yang masih memerlukan perhatian serius.

Ia juga mendorong penguatan inovasi pembelajaran, termasuk pembelajaran jarak jauh dan program transisi bagi anak putus sekolah, serta mengusulkan festival budaya tingkat Sulawesi sebagai sarana edukasi generasi muda untuk mencintai budaya lokal.

BACA JUGA  Aliansi Pemuda Banggai Desak DPRD Cabut IUP dan WIUP Tambang

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, M Sadly Lesnusa, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat dukungan kelembagaan DPRD, khususnya pada aspek perencanaan, penganggaran, dan pengawasan program pembangunan.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tepat dalam perencanaan, tetapi juga efektif dalam implementasi serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.” Kata Sadly.

Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antar daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.