Muslimun: Keadilan Fiskal Harus Jadi Agenda APBD Palu 2027

Redaksi Madika

8 Agustus 2026 9:26 pm Diperbarui 8 Agustus 2026 9:26 pm

Madika, Palu – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu sekaligus anggota Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD), Muslimun, menyuarakan pentingnya keadilan fiskal dalam penyusunan APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2027.

Hal tersebut disampaikannya dalam ruang dialog bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Bima Arya Sugiarto pada kegiatan Akademi KPHD di Yogyakarta.

Muslimun menilai penyusunan APBD Kota Palu 2027 harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola fiskal daerah yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, terdapat dua agenda utama yang perlu mendapat perhatian, yakni memperjuangkan keadilan fiskal melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) serta melakukan rasionalisasi belanja daerah secara terukur.

Ia mengatakan, daerah penghasil maupun daerah yang menanggung dampak aktivitas ekonomi strategis nasional masih menghadapi persoalan ketimpangan dalam distribusi manfaat fiskal.

Dalam konteks Kota Palu, Muslimun menilai posisi sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, dan penyangga berbagai aktivitas ekonomi regional membuat kebutuhan pembiayaan pelayanan publik terus meningkat.

Namun, menurutnya, kemampuan fiskal daerah belum sepenuhnya sejalan dengan besarnya tanggung jawab tersebut.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Pusat untuk terus memperkuat kebijakan transfer ke daerah yang lebih berkeadilan.

“Selama ini, daerah penghasil maupun daerah yang menanggung dampak aktivitas ekonomi strategis nasional masih menghadapi ketimpangan dalam distribusi manfaat fiskal,” ujarnya.

Muslimun menilai optimalisasi DBH dan instrumen transfer lainnya perlu mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk kontribusi daerah, beban pelayanan publik, faktor ekologis, serta dampak sosial dan lingkungan yang ditanggung daerah.