Dua Raperda Ditetapkan, Aristan: Regulasi Harus Bekerja Melindungi Masyarakat

Madika, Palu – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Aristan, menilai dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibahas dan ditetapkan DPRD Sulteng pada Selasa (11/8/2026) memiliki arti penting dalam memperkuat perlindungan masyarakat dan memastikan tanggung jawab dunia usaha.

Rapat paripurna pembahasan dan penetapan dua Raperda tersebut digelar setelah DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027.

Dua Raperda yang ditetapkan masing-masing mengatur tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Aristan mengatakan persoalan narkotika tidak cukup ditangani melalui pendekatan penindakan. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan sistem pencegahan yang kuat dan berkelanjutan.

Upaya tersebut, kata dia, harus mencakup pendidikan dan literasi, perlindungan generasi muda, rehabilitasi, serta keterlibatan keluarga, sekolah, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Menurut Aristan, Raperda terkait narkotika harus mampu menjadi instrumen untuk membangun sistem pencegahan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Sementara itu, Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dinilai penting untuk menegaskan kewajiban dunia usaha terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya.

Aristan menilai aktivitas dunia usaha tidak boleh hanya diukur berdasarkan nilai investasi, pertumbuhan ekonomi, atau kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Kehadiran dunia usaha, menurutnya, juga harus memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang nyata bagi masyarakat.

“Investasi harus tumbuh bersama masyarakat, bukan berjarak dari masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, penciptaan manfaat sosial, dan penghormatan terhadap kepentingan daerah,” ujarnya.

Karena itu, Aristan menegaskan kedua Raperda tersebut tidak boleh berhenti sebagai produk hukum yang selesai ditetapkan di ruang sidang.

Menurutnya, regulasi tersebut harus diterapkan sebagai instrumen kebijakan yang mampu bekerja secara nyata dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika sekaligus memastikan dunia usaha menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Ia menilai implementasi kedua regulasi tersebut nantinya menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan dengan memperhatikan aspek perlindungan masyarakat, lingkungan, dan keadilan.

“Pada akhirnya, kualitas sebuah regulasi tidak ditentukan oleh seberapa baik ia dirumuskan di atas kertas, tetapi oleh seberapa nyata ia mampu melindungi masyarakat, menjaga lingkungan, dan memastikan pembangunan menghadirkan keadilan serta manfaat bagi rakyat,” tegas Aristan.