, Palu- Pemerintah Provinsi (Pemprov) melaksanakan rapat pembahasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Rabu 12 Januari 2022. Rapat dipimpin Pj Sekretaris Daerah Moh Faizal Mang. Dalam kesempatan ini, Faizal mengungkapkan Pemprov dan Pemerintah Buol terjadwal diundang pemerintah pusat melalui KemenPAN-RB dalam rangka validasi TPP.

“Perlunya identifikasi yang dilakukan oleh Biro Organisasi terhadap beban kerja OPD-OPD lingkup Provinsi agar nantinya dapat dilaporkan kepada KemenPAN-RB,” ungkap Faizal.

Kepala Biro Organisasi Setdaprov , Andi Kamal, memaparkan ada empat parameter TPP berdasarkan keputusan Nomor 900-4700/2020 yaitu: kelas jabatan, indeks kapasitas viskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

BACA JUGA  2023 Jadi Momen Bahagia Petani di Sepanjang Balantak

Adapun evidence yang perlu disiapkan dalam pengajuan TPP yakni : 1. Beban Kerja, terdiri dari dokumen ABK dan Jam Kerja Pegawai. 2. Prestasi Kerja Profesi, terdiri dari Prestasi kerja sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2008. 3. Kondisi Kerja, terdiri dari SK KDH terkait jabatan yang bersinggungan langsung dengan penanganan . SK KDH terkait jabatan yang bersinggungan langsung dengan penegak hukum dan SK KDH terkait penyakit menular, bahan kimia berbahaya dan bahan radio aktif.

4. Kelengkapan, terdiri dari SK KDH jabatan-jabatan yang dibutuhkan dan langkah. 5. Tempat bertugas, terdiri dari indeks tempat bertugas yang didapat dari pembagian indeks, kesulitan geografis desa dimana kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di /Kota maupun Provinsi.

BACA JUGA  Patroli Dialogis, Upaya Sat Sabhara Cegah Penyebaran Covid-19

Untuk dokumen yang perlu disiapkan diantaranya SK Tim TPP ASN, Peraturan Kepala Daerah (Perkada) TPP ASN, Penjabaran TPP dan Evidence Tahun 2022, Surat Rekomendasi Menpan tentang evaluasi atau kelas jabatan dan surat pertanggung jawaban mutlak yang ditandatangani Sekda yang menerangkan bahwa data yang diinput yang sebenar-benarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala BPKAD Bahran, Inspektur Inspektorat M. Muchlis, Kabag Kinerja Pelayanan Publik Desi J. Rawung, Kabid Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Lindayani, Kabag Analisa dan Kompetensi Jabatan Sulaeha, Kasub Pembinaan Jabatan Fungsional Prihadi Saputro, Kabag Perundang-Undangan Biro Hukum Indah Rulyanti, dan Kabid Perencanaan Ekonomi Bappeda Moh. Rifan Burase. (JT)