Madika, Palu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi/OPD teknis terkait, mengenai penanganan banjir di (Parimo). RDP dipimpin oleh Wakil Hj Zalzumida A Djanggola, berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Senin 29 Agustus 2022.

Sejumlah informasi mengemulaka dalam rapat tersebut, terutama soal sumber banjir dari aliran sungai sausu yang sudah melanda tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sausu, Balinggi, dan Kecamatan Torue Parimo.

RDP juga dihadiri sejumlah anggota dewan masing-masing, Dr Alimudin Pa'ada, H. Nasser Djibran, Aminullah BK, Dr I Nyoman Slamet, Ibrahim A.Hafid, Ismail Junus, dan Fairus Husen Maskati. Sementara instansi terkait yakni Balai Wilayah Sungai Sulawesi-III, Balai Pelaksanaan Jalan Sulteng, BPBD , Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang , Dinas Pangan dan Holtikultural Provinsi Sulteng, dan Dinas ESDM Provinsi Sulteng.

Hj Zalzulmida A. Djanggola, menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di tiga kecamatan di Parimo sangat memperihatinkan, dan ini tidak hanya satu atau dua kali terjadi, akan tetapi sudah terjadi secara berturut-turut dalam kurung waktu yang sangat berdekatan dan hampir setiap tahun banjir tersebut terjadi secara berulang-ulang.

BACA JUGA  Pansus DPRD Sulteng Mulai Bahas Ranperda Kesejahteraan Lansia

Menurutnya, beberapa tahun lalu juga telah terjadi banjir yang menyebabkan jembatan yang ada di Desa Boyantongo mengalami kerusakan parah.

Namun ditahun ini banjir tersebut kembali melanda Desa Torue dan menelan begitu banyak korban, diantaranya banyaknya rumah warga yang mengalami rusak yang cukup parah dan hanyut terbawa banjir, bahkan sampai menewaskan warga sekitar, dan berdasarkan informasi yang ada bahwa warga yang meninggal dunia akibat banjir tersebut sekitar tiga (3) orang, empat (4) yang hilang, dan sekian puluh warga yang mengalimi luka berat maupun ringan, bahkan termasuk lahan pertanian atau persawahan milik warga juga ikut mengalami kerusakan yang cukup parah.

Bahkan kata, Zalzulmida saat melakukan kegiatan reses di wilayah Parigi Mouton yang dimana merupakan dapil pemilihannya, keluhan warga yang sangat menonjol adalah terkait masalah banjir yang kian terus terjadi dan meminta agar persoalan banjir tersebut secepatnya bisa diatasi dengan cepat dan tersistematis, agar banjir tersebut tidak lagi terjadi di wilayah .

BACA JUGA  PKS Tantang FSLDK Buat Program Berbasis Masyarakat

Maka dari itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulteng bersama Anggota DPRD Provinsi Sulteng yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan secara tegas minta kepada seluruh instasi/OPD/mitra kerja, agar dalam penangan banjir tersebut harus secepatnya dilakukan secara terpadu dan holistik serta secepatnya memberikan bantuan kepada warga yang terdampak khususnya kepada warga yang sudah kehilangan tempat tinggal, dan kepada warga yang sudah kehilangan mata pencaharian.

“Terkait masalah pembagunan untuk warga yang terdampak, alangkah baiknya dilakukan perencanaan yang secara holistik dan integratif serta memperhatikan detline waktu yang dibutuhkan, karena ini menyangkut penggunaan anggaran atau biaya penangan akibat banjir tersebut,”katanya.

Oleh karena itu selain dibagunkan huntara untuk para warga yang terdampak, dan sifatnya huntara tersebut merupakan bangunan non permanen dan akan memakan biaya berkelanjutan atau berulang-ulang serta nantinya juga akan memakan biaya yang cukup besar, maka perlu adanya perencanaan secara terpadu untuk pembuatan bagunan yang permanen meski penggunaan anggaran tersebut keluarnya cukup besar, namun itu sifatnya hanya satu kali keluar dan tidak memakan biaya yang berulang-ulang. Kapan program itu dilaksanakan dan kapan program itu bisa terwujud, karena ini menyangkut nasib warga kita semua.

BACA JUGA  Dr Salim Agendakan Ngopi Bareng Jurnalis di Palu

“Kepada seluruh pihak terkait agar betul-betul seruis dalam penangan masalah banjir tersebut dan bertindak secara sistematis dan bertindak sesuai dengan kapasitas masing-masing,” tandasnya.(*)