Wiwik: Soal Eksploitasi Anak, Penjara Pilihan Terakhir
Madika, Palu – Kasus dugaan eksploitasi anak oleh orang tuanya yang ramai belakangan ini di Kota Palu mendapat reaksi dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Tengah, Wiwik Jumatul Rofi'ah. Tindakan memperkerjakan anak dibawah umur menerutnya perlu penanganan serius oleh pemerintah, termasuk masyarakat.
Menurut Wiwik, eksploitasi anak oleh orang tua bukan kasus baru di Kota Palu, sayangnya belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasinya. Begitupula yang ramai beredar videonya seorang anak diamankan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Palu, dengan tubuh penuh memar diduga akibat dianiaya oleh orang tuanya, pemerintah harus mencari tau apa akar masalahnya sehingga orang tua tega mempekerjakan anaknya yang masih di bawah umur, apalagi sampai dianiaya jika tidak mendapatkan target setorannya.
“Pasti ada penyebabnya sehingga orang tua tega memaksa anaknya bekerja. Mungkin salah satunya akibat kemiskinan. Ini perlu penanganan serius oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kota Palu. Saya juga tidak setuju kalau ada orang tua memaksa anaknya bekerja, apalagi usianya masih di bawah 10 tahun, harusnya mereka bermain dan belajar, bukan bekerja menjadi tulang punggung keluarga,” tegas Wiwik.
Ketua Frkasi PKS DPRD Sulawesi Tengah itu juga sependapat dilakukan pemeriksaan kepada orang tua anak tersebut. Meskipun demikian Wiwik tidak berharap kasus tersebut berujung di penjara, karena penjara tidak selamanya menjadi solusi.
“Penjara adalah pilihan terakhir. Tpi yang utama bagaimana pemerintah memberikan pembinaan kepada orang tua anak tersebut. Kalau orang tuanya di penjara, siapa kemudian yang bertanggungjawab dengan kehidupan anak tersebut, apakah pemerintah sudah siap segala sarana prasarananya. Buka hanya sekadar memberikan makan, tapi memenuhi semua kebutuhan anak tersebut, termasuk tempat tinggal dan pendidikannya,” ujar Wiwik.
Karena itu Wiwik berharap kasus tersebut dilihat secara menyeluruh apa yang melatarbelakangi sehingga orang tua memaksa anaknya bekerja. Apapun penyebabnya, pemerintah dan DPRD harus mencarikan solusinya. (win)
Tinggalkan Balasan