Ranperda HAM Sulteng: Mahfud Masuara Dorong Aturan Berkeadilan
Madika, Palu – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Mahfud Masuara menghadiri rapat analisis dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dari perspektif hak asasi manusia di RM. Raja Kuring, Jalan Sultan Hasanuddin No. 35, Palu, pada Rabu (11/11/2026), untuk memastikan produk hukum daerah berpihak kepada masyarakat.
Kegiatan evaluasi Ranperda HAM ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah Mangatas Nadeak serta dihadiri oleh perwakilan organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.
Rapat tersebut membahas lima rancangan peraturan daerah, meliputi bantuan hukum provinsi, kawasan tanpa rokok, perlindungan tenaga kerja rentan, pencegahan perkawinan anak, serta bantuan hukum Kabupaten Morowali Utara.
Hasil analisis ini bertujuan melihat kesesuaian materi muatan dengan prinsip dasar hak asasi manusia agar setiap aturan yang disusun tidak merugikan masyarakat.
Mahfud Masuara menegaskan pentingnya kajian mendalam terhadap setiap rancangan aturan agar tidak menimbulkan pembatasan hak atau diskriminasi di kemudian hari.
“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” kata Mahfud Masuara.
Proses harmonisasi sejak tahap perencanaan dianggap krusial untuk menghasilkan regulasi yang inklusif serta memberikan perlindungan merata kepada seluruh warga.
Berbagai masukan dari narasumber Biro Hukum Setda Sulteng Sitti Rahmawati diharapkan menjadi acuan penting bagi penyempurnaan draf sebelum disahkan.
Kehadiran Mahfud Masuara yang mewakili pimpinan dewan juga mencerminkan komitmen lembaga legislatif dalam mengawal pembentukan regulasi daerah yang berkualitas.
Pemerintah daerah bersama DPRD menargetkan seluruh produk hukum yang disahkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan menjamin kepastian hukum publik.
