Safri Minta Negara Ambil Alih PT GNI di Tengah Ancaman PHK Massal

Madika, Palu – Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan isu kolapsnya PT Gunbuster Nickel Industry (GNI).

Safri meminta pemerintah melalui BPI Danantara dan BUMN sektor pertambangan untuk mengakuisisi perusahaan tersebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyelamatkan industri strategis nasional.

“Ini momentum negara hadir, bukan sekadar menjadi penonton saat krisis industri strategis terjadi. Jangan biarkan perusahaan kolaps lalu meninggalkan ribuan pekerja tanpa kepastian,” tegas Safri dalam rilisnya, Kamis (9/4/2026).

Ia menekankan bahwa langkah penyelamatan harus memastikan perlindungan penuh terhadap pekerja yang terdampak PHK, bukan hanya berfokus pada keberlangsungan perusahaan.

“Jangan jadikan buruh sebagai korban pertama setiap krisis industri. Negara harus memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan masa depan mereka tidak digadaikan,” tambahnya.

Safri juga menilai kondisi ini menjadi peringatan atas tingginya ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing di sektor nikel. Ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam harus diwujudkan melalui langkah konkret.

Legislator PKB dari daerah pemilihan Morowali dan Morowali Utara itu mendorong evaluasi menyeluruh terhadap struktur kepemilikan industri nikel nasional, termasuk peningkatan peran BUMN dan pengusaha nasional.

Ia turut menyinggung dominasi asing dalam pengelolaan nikel Indonesia yang dinilai masih sangat tinggi.

“Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, namun sebagian besar justru dikuasai asing, bahkan disebut hingga 90 persen dikelola pengusaha dari China. Ini tidak boleh terus terjadi,” ujarnya.

Safri menegaskan, jika pemerintah tidak segera mengambil langkah, dampaknya tidak hanya dirasakan pekerja, tetapi juga berpengaruh terhadap kedaulatan ekonomi nasional.

“Ini bukan sekadar soal bisnis. Ini soal harga diri bangsa, sebuah langkah strategis untuk merebut kembali kontrol atas sumber daya alam yang selama ini didominasi kepentingan asing,” pungkasnya.