Madika, Palu – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, menegaskan Program Berani Sehat tidak boleh hanya berorientasi pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga harus memastikan tenaga kesehatan (nakes) memperoleh hak dan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penegasan itu disampaikan politikus yang akrab disapa Bunda Wiwik saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah bersama jajaran Direksi RSUD Undata dan RSUD Madani, Senin (20/7/2026), di Ruang Rapat Baruga DPRD Sulawesi Tengah.

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Hidayat Pakamundi, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Zalzulmida Djanggola, Sekretaris Komisi IV Bunda Wiwik, serta anggota Komisi IV lainnya. Agenda tersebut membahas berbagai persoalan pengelolaan rumah sakit, termasuk polemik jasa medis yang belakangan menjadi perhatian publik.

Dalam forum itu, Wiwik mengatakan keluhan tenaga kesehatan di RSUD Undata yang ramai diperbincangkan di media sosial bukan sesuatu yang mengejutkan. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh melalui keterbukaan semua pihak.

BACA JUGA  Dua Perda Berhasil Dibuat DPRD Sigi Selama Masa Persidangan Ke II

“Jadi menurut saya, keluhan nakes di Undata sebagaimana yang beredar di media sosial itu bukan sesuatu yang wah, saya tidak kaget,” ujarnya.

Ia menilai penyelesaian persoalan tidak akan tercapai apabila masih ada informasi yang ditutup-tutupi. Karena itu, kepercayaan antara manajemen rumah sakit, tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat harus dibangun.

“Jangan sampai masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, tetapi tenaga kesehatannya justru ‘sakit’. Itu tidak boleh terjadi. Nakes juga merupakan aset daerah yang harus dijaga,” tegasnya.

Minta Dokumen Dasar Kebijakan Dibuka

Dalam RDP tersebut, Bunda Wiwik meminta seluruh dokumen yang menjadi dasar kebijakan, khususnya Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit terkait jasa medis, dibuka secara transparan sebagai bagian dari penyelesaian persoalan.

Menurutnya, setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan RDP tidak bertujuan mencari pihak yang salah, melainkan memastikan seluruh kebijakan telah sesuai dengan aturan.

BACA JUGA  Krisis Air Bersih Hingga Tapal Batas Dikeluhkan Warga Tipo saat Reses Astam Abdullah

“Saya ingin SK itu kita miliki. Biar tidak ada dusta di antara kita, mana yang benar dan mana yang salah. Kalau salah, dipastikan salah. Kalau benar, kita pastikan benar berdasarkan dokumen dan aturan,” katanya.

Wiwik mengungkapkan bahwa sebelum RDP berlangsung dirinya telah mempelajari berbagai regulasi mengenai jasa medis, termasuk menerima penjelasan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara menyeluruh.

Tata Kelola RSUD Harus Selaras

Selain menghadirkan Direksi RSUD Undata, Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah juga mengundang jajaran RSUD Madani. Menurut Bunda Wiwik, langkah tersebut penting agar kedua rumah sakit rujukan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kesamaan dalam tata kelola, pelayanan, maupun kebijakan terkait jasa medis.

“Jangan sampai ada perbedaan kebijakan yang justru menimbulkan persoalan baru. Karena keduanya sama-sama rumah sakit rujukan pemerintah provinsi,” ujarnya.

BACA JUGA  DPRD Sulteng Segera Bentuk Pansus Bahas LHP Covid-19 BPK

Pada akhir penyampaiannya, Wiwik kembali menegaskan bahwa Program Berani Sehat harus dimaknai secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada pelayanan kepada masyarakat.

“Program Berani Sehat itu bukan semata-mata kita menyehatkan masyarakat atau rakyat, akan tetapi juga tenaga kesehatan dipastikan mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa DPRD menjalankan fungsi pengawasan sebagai amanat konstitusi. Karena itu, RDP harus menghasilkan solusi yang memberikan kepastian bagi masyarakat maupun tenaga kesehatan.

“Pengawasan akan mandul apabila RDP tidak menghasilkan apa-apa. Hari ini saya berharap ada hasil dengan dua syarat, yaitu adanya kepercayaan dan keterbukaan dari semua pihak. Kalau tidak ada keterbukaan, persoalan ini tidak akan pernah selesai,” pungkas Bunda Wiwik.