Madika, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggantikan Febrie Adriansyah.

Pengangkatan tersebut diharapkan memperkuat penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian publik.

Penunjukan Kuntadi dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 87/TPA Tahun 2026 yang ditandatangani Presiden pada 22 Juli 2026, berdasarkan usulan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan hasil Tim Penilai Akhir.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengisian jabatan di lingkungan Kejaksaan Agung.

“Kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Keppres sesuai dengan hasil tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung,” ujar Prasetyo Hadi.

BACA JUGA  Profil Kuntadi, Jampidsus Baru Pilihan Prabowo yang Pernah Tangani Kasus Timah Rp300 Triliun

Selain mengangkat Kuntadi sebagai Jampidsus, Keppres tersebut juga menetapkan Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung.

Yusril Soroti Penanganan Kasus Febrie


Menanggapi pergantian tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa salah satu tugas penting Jampidsus yang baru adalah menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah.

“Dan pasti mengetahui bahwa tugas pokok Jampidsus sekarang ini menyelesaikan kasus Pak Febrie yang juga adalah mantan Jampidsus,” kata Yusril.

Ia berharap Kejaksaan Agung menjalankan proses hukum secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga mampu menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat.

BACA JUGA  1.466 Narapidana Terima Remisi di Hari Raya Nyepi

“Kita harapkan Kejaksaan akan bekerja on the track sesuai harapan kita semua supaya hukum ditegakkan dengan adil dan ada kepastian hukum,” lanjutnya.

Yusril juga mengingatkan bahwa apabila penanganan perkara tidak dilakukan secara profesional, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk mengambil alih penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus Dugaan Korupsi Asabri


Febrie Adriansyah saat ini berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengelolaan PT Asabri. Berdasarkan data Kejaksaan Agung, kasus tersebut sebelumnya diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp22 triliun.

Kuntadi sendiri dikenal sebagai jaksa senior yang pernah menangani sejumlah perkara korupsi besar, termasuk kasus Jiwasraya dan Asabri, sehingga diharapkan mampu memperkuat penanganan perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Agung.

BACA JUGA  Cara Terbaru Membuat Tanda Tangan di Gmail, Lewat Hp dan PC

Pengangkatan Kuntadi dinilai menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sekaligus memastikan penanganan perkara korupsi dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih.