2 dari 4 halaman

Menurut KPHD, transisi menuju ekonomi hijau harus memberikan manfaat nyata bagi daerah, antara lain memperkuat ketahanan fiskal, menciptakan lapangan kerja dan usaha hijau, menjaga sumber daya alam, menekan biaya bencana, serta membuka akses pembiayaan publik maupun nonpublik yang kredibel dan berkeadilan.

Dorong APBD Berorientasi Pencegahan

KPHD menilai menurunnya kapasitas fiskal daerah dan meningkatnya risiko iklim membuat pemerintah daerah perlu mengubah pendekatan dalam mengelola APBD.

Setiap rupiah anggaran, menurut deklarasi tersebut, harus mampu memberikan manfaat ganda, yakni menjaga pelayanan dasar sekaligus menurunkan risiko ekologis dan biaya bencana pada masa mendatang.

Karena itu, green budgeting tidak hanya dipahami sebagai penambahan belanja lingkungan, tetapi sebagai pendekatan untuk memprioritaskan pencegahan, mengurangi potensi kerugian, meningkatkan efisiensi belanja, serta memperluas sumber pendanaan daerah.

BACA JUGA  Gerakan ‘Lapak Berbagi Ramadhan Bermakna’, Membawa Harapan Bagi Keluarga yang Membutuhkan di Tawaeli

KPHD juga menempatkan dirinya sebagai wadah kolektif lintas partai bagi anggota DPRD untuk memperkuat kepemimpinan politik daerah dalam agenda iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Peran tersebut mencakup akselerasi kebijakan hijau, pengawasan anggaran dan tata kelola sumber daya alam, penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah, serta penguatan jejaring pembelajaran antarlegislator.

Tujuh Komitmen Strategis

Dalam Deklarasi Yogyakarta, anggota DPRD yang tergabung dalam KPHD menyatakan tujuh komitmen strategis.