Jalan Rusak Akibat Tambang, Anwar Hafid: Perusahaan Harus Bertanggung Jawab!

Madika, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menggelar pertemuan dengan UPT Balai Kementerian PUPR di ruang kerjanya pada Jumat (7/3/2025).

Dalam diskusi ini, ia menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Sulteng, mulai dari proyek irigasi, perbaikan jalan nasional, hingga penyelesaian infrastruktur strategis lainnya.

Salah satu usulan utama yang ia dorong adalah pembangunan waduk di Parigi dan Banggai. Menurutnya, waduk ini sangat dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan air irigasi dan mengurangi risiko banjir akibat perubahan iklim.

“Kalau kita bikin waduk, selain membantu irigasi, juga bisa mengurangi risiko banjir. Ini langkah strategis yang harus kita dorong,” ujarnya.

Anwar Hafid juga menyoroti pemangkasan anggaran infrastruktur secara nasional yang berdampak pada proyek-proyek di Sulawesi Tengah.

Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menghambat pembangunan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Revisi anggaran bukan berarti memotong dana pembangunan. Kita harus memastikan proyek-proyek prioritas tetap berjalan,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti kondisi jalan nasional di beberapa wilayah, terutama di Watusampu, yang rusak parah akibat lalu lintas kendaraan berat dari industri tambang.

Menurutnya, perusahaan tambang harus ikut bertanggung jawab dalam menjaga kondisi jalan yang mereka gunakan.

“Kalau mereka memakai jalan nasional, harus ada kontribusi dalam peningkatan kapasitas jalan. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban,” tegasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Anwar Hafid mengusulkan pembangunan flyover khusus bagi kendaraan tambang agar tidak merusak jalan utama yang digunakan masyarakat.

“Kita tawarkan solusi, misalnya satu flyover besar yang bisa digunakan bersama oleh perusahaan tambang. Ini lebih baik daripada jalan nasional terus-menerus rusak,” ungkapnya.

Untuk memastikan seluruh proyek infrastruktur berjalan sesuai rencana, Gubernur berencana mengadakan rapat koordinasi berkala setiap tiga hingga enam bulan sekali.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung usulan daerah hingga ke tingkat pusat.

“Saya akan dorong langsung ke Menteri PUPR dan Menko, agar Sulawesi Tengah mendapatkan porsi anggaran yang layak untuk pembangunan,” tutupnya.