, Palu- Provinsi (Pemprov) mencatat masih ada sekitar 33 ribu Rumah Tangga (RT) yang belum teraliri listrik di daerah .

Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulteng, Drs Ahsan M.Si, menerangkan 33 ribu RT yang belum teraliri listrik merupakan rumah tangga miskin yang datanya berasal dari kabupaten-kabupaten dan masuk dalam DTKS.

Sebaran terbanyak antara lain berada di daerah Kabupaten Laut dan Kepulauan. Dinas ESDM telah menetapkan program penuntasan listrik untuk 33 ribu RT tersebut sampai 2026 mendatang.

“Jadi program ini kita laksanakan lima tahun melalui RPJMD dan renstra Dinas ESDM Provinsi Sulteng,” ujar Ahsan di Palu, Senin 27 Juni 2022.

BACA JUGA  Belum Ditemukan Kasus PMK

Kata Ahsan, pelaksanaannya akan direalisasikan setiap tahun yang diharapkan bisa menggandeng pihak-pihak terkait. Khusus untuk tahun ini, diperkirakan sekitar 5.000 rumah tangga bisa menikmati listrik.

Pemasangan jaringan listrik nantinya bantuan dari daerah dan pusat melalui APBD dan APBN. Masing-masing rumah tangga miskin akan mendapatkan bantuan pemasangan lstrik 450 VA dengan tiga mata lampu. Sebelum melakukan pemasangan, direncanakan melakukan survei terlebih dahalu.

“Kemarin pak gubernur sudah bermohon ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan bantuan program itu (bantuan pemasangan listrik). Mudah-mudahan tahun ini atau pas perubahan bisa teralisasi biar cuma berapa,” ucap Ahsan.

Gubernur melalui Dinas ESDM kata Ahsan memohon bantuan pusat untuk pemasangan listrik sekitar 3.000 rumah tangga miskin. Diketahui, dalam rangka mewujudkan “Sulteng Terang”, Dinas ESDM Provinsi Sulteng telah menggelar Rakor Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Ketenagalistrikan di pada 20 Juni 2022.

BACA JUGA  Buka Manasik Haji, Wawali Ingatkan CJH Jaga Kesehatan

Dalam kesempatan ini, diwakili Staf Ahli Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah Faridah Lamarauna SE M.Si. Dari rakor diharap mengalir ide gagasan segar untuk mendorong pembangunan kelistrikan di Sulteng.

“Saya berharap melalui pelaksanaan rakor ini dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pengembangan ketenagalistrikan,” tutur Faridah. (*)